Asas – Asas Hukum

February 25, 2010 at 10:17 AM 2 comments

Hanya sekedar tahu saja, kalau sampe kita gak kenal Hukum, kebanyakan dari kita mungkin akan dibodohi oleh sekeliling kita, jika kita tidak mengetahui Hukum di Indonesia. Berikut macam – macam Asas Hukum
1. Asas Hukum (P. Scholten)

kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat – sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi harus ada.

2. Asas Hukum Umum

Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

3. Asas hukum khusus

Asas hukum yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perda, hukum pidana dan sebagainya, yang sering merupakan penjabaran dari asas hukum umum.

4. Asas Hukum Internasional

Asas hukum yang diberlakukan dalam hubungan antar negara.

5. Asas hukum pengangkutan

Objek kajian berupa landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan mengenai pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.

6. Asas Hukum (Van Eikema Hommes)

Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

7. Azas “Pacta sunt servanda” yang berarti “Janji harus ditepati”

Dasar yang fundamental di dalam hukum perjanjian yang banyak dianut di berbagai negara adalah suatu azas yang berbunyi “Pacta sunt servanda” yang berarti “Janji harus ditepati”. Azas pacta sunt servanda ini kemudian muncul di berbagai peraturan hukum di semua bangsa yang berperadaban.

8. Praduga Tak Bersalah atau “in dubio pro reonce”

Adalah asas di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas ini sangat penting pada demokrasi modern dengan banyak negara memasukannya kedalam konstitusinya.

9. Asas Legalitas

Yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di hadapan hukum.

10. Asas Keseimbangan

Yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi manusia dan melindungi ketertiban umum.

11. Asas Unifikasi

Yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah Indonesia

12. Asas Ganti rugi dan Rehabilitasi

Yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum.

13. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Yaitu pelaksanaan peradilan (dari penyidikan sampai dengan putusan Hakim) secara tidak berbelit-belit dan dengan biaya yang seminim mungkin guna menjaga kestabilan terdakwa (pasal 50 KUHAP).

14. Asas Oportunitas

Yaitu hak seorang Jaksa untuk menuntut atau tidak demi kepentingan umum.

15. Asas Akusator

Yaitu penempatan tersangka sebagai subjek yang memiliki hak yang sama di depan hukum.

16. Prinsip Pembatasan Penahanan

Yaitu menjamin hak-hak asasi manusia dengan membatasi waktu penahanan dalam melalui proses hukum.

17. Prinsip Diferensiasi Fungsional

Yaitu penegasan batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional.

18. Prinsip Saling Koordinasi

Yaitu adanya hubungan kerja sama di antara aparat penegak hukum untuk menjamin adanya kelancaran proses hukum.

19. Prinsip Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi

Yaitu dipakainya gugatan ganti rugi secara perdata untuk menyelesaikan kasus pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan.

20. Peradilan tebuka Untuk Umum

Yaitu hak dari publik untuk menyaksikan jalannya peradilan (kecuali dalam hal-hal tertentu).

21. Kekuasaan Hakim yang Tetap

Yaitu peradilan harus dipimpin oleh seorang/sekelompk hakim yang memiliki kewenangan yang sah dari Pemerintah.

22. Pemeriksaan Hakim Yang langsung dan lisan

Yaitu peradilan dilakukan oleh hakim secara langsung dan lisan (tidak menggunakan tulisan seperti dalam hukum acara perdata.

23. Bantuan Hukum Bagi Terdakwa

Yaitu adanya bantuan hukum yang diberikan bagi terdakwa.

24. Asas Perintah Tertulis

Yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang dengan UU.

25. Asas Memperoleh Bantuan Hukum

Yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal 54 KUHAP)

26. Asas Terbuka

Yaitu, pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (pasal 64 KUHAP)

27. Asas Pembuktian

Yaitu tersangka/ terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU

28. Asas Praduga Rechtmatig (benar menurut Hukum, presumptio iustea causa)

Asas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam asas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat (1) UU No.5 tahun 1986).

29. Asas pembuktian bebas

Hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan 1865 BW (lihat Pasal 101, dibatasi ketentuan Pasal 100.

30. Asas keaktifan hakim (dominus litis)

Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak yang tidak berimbang (lihat Pasal 58, 63, ayat (1) dan (2), Pasal 80 dan Pasal 85)

31. Asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (erga omnes)

Sengketa TUN adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian putusan pengadilan berlaku bagi siapa saja-tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa

32. Asas para pihak harus didengar (audi et alteram partem)

Para pihak mempunyai kedudukan yang sama

33. Asas kesatuan beracara

Dalam perkara yang sejenis

34. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas

Pasal 24 UUD 1945 Jo.Pasal 1 UU No. 4 2004

35. Asas sidang terbuka untuk umum

Putusan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 70 UU PTUN)

36. Asas pengadilan berjenjang

Tingkat pertama (PTUN), banding (PT TUN), dan Kasasi (MA), dimungkinkan pula PK (MA)

37. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir (ultimum remidium)

Sengketa sedapat mungkin diselesaikan melalui upaya administrasi (musyawarah mufakat), jika belum puas, maka ditempuh upaya peradilan (Pasal 48 UU PTUN)

38. Nullum crimen nulla poena sine lege

Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

39. Lex superiori derogat lege inferiori

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, lihat dalam Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004

40. Lex posteriori derogat lege priori

Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Pahami juga, lex prospicit, non respicit.

41. Lex specialis derogat lege generali

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum, lihat Pasal 1 KUHD.

42. Res judicata pro veritate habeteur

Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya.

43. Lex dura sed tamen scripta

Undang-undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat.

44. Die normatieven kraft des faktischen

Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif, lihat Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004.

45. Asas Tut Wuri Handayani

Secara historis Tut Wuri Handayani lahir sebagai semboyan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantoro dalam sistem pendidikan Taman Siswa. Makna Tut Wuri Handayani adalah :

a. Tut Wuri yaitu, mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih

b. Handayani yaitu, mempengaruhi dalam arti merangsang, memupuk, membimbing,menggairahkan agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi

46. Asas Demokrasi

Azas Demokrasi dalam pendidikan bersumber pada sila ke-4 pancasila. Dari sila ini dirumuskan pedoman dalam penghayatan dan pengamalan menjadi 7 butir P4. Dalam UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional ditegaskan adanya hak peserta didik

47. Asas Kepastian Hukum

Azas kepastian hukum untuk melindungi berbagai kepentingan individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat yang selaras dan serasi, pemerintah menciptakan keputusan maupun peraturan yang menyangkut berbagai aspek, diantaraya aspek perekonomian, hak milik, perkawinan, pendidikan, dsb. Ketentuan hukum yang mengatur masalah pendidikan bersumber pada UUD 45 pasal 31 dan ayat 2.

48. Azas Pendidikan Seumur Hidup

Azas Pendidikan seumur hidup bahwa pendidikan merupakan proses budaya intuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, dilaksanakan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada hakekatnya pendidikan seumur hidup menurut John Dewey tidak dapat dipisahkan dari belajar seumur hidup.

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Free Personal signatures – cool! Hari Raya

2 Comments Add your own

  • 1. Anggarian  |  September 25, 2010 at 8:24 AM

    Nama kamu siapa? Cepet email ke emailku ya! Aku butuh buat sumber referensi tugas rangkuman. Makasih postingnya! SANGAT 2000X membantu.

    Reply
  • 2. rahmansyah  |  February 9, 2011 at 8:45 AM

    kayaknya ada yg kurang pas deh

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Profile

wly silitonga Budaya ngeblog adalah budaya baca dan menulis dalam skala massal. Sebuah budaya yang dilakukan bangsa-bangsa maju dan civilized. Indonesia akan tetap berkutat dalam kemunduran kalau masih stagnan pada budaya lisan dan enggan mereformasi diri. Setiap Blogger Indonesia "berkewajiban" untuk mengajak rekan-rekannya ngeblog--dengan bahasa Inggris atau Indonesia -- untuk sama-sama menuju tradisi baru insan modern. Maju Terus Budaya Indonesia Email: key_wly@yahoo.co.id

Kutu2 Buku


Masukkan Code ini K1-DF6D3Y-1
untuk berbelanja di KutuKutuBuku.com

Boedaya

Yogyakarta / Jogja
<
http://www.sudarma.info

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: